EKAFARIN
Penjualan Buku-Buku Kenegaraan / Hukum / Pendidikan
Jl. D.I. Panjaitan no.17a, Jakarta
Email: ekafarin@gmail.com
EKAFARIN   -   Penjualan Buku-buku Kenegaraan / Hukum / Pendidikan


ORDER BUKU


Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Mendagri
Pendidikan
Buku Tambahan
Lain-Lain
PerMenDaGri_17_2007
BUKUNAMAALAMATPEJABAT


Kontak Kami


belum punya nama internet sendiri?
buat domain anda sendiri disini. gratis...


Daftar Buku Peraturan Pemerintah
  1. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG RI NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 2008 TENTANG TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD & DPRD
  2. PERATURAN PEMBAYARAN GAJI, UANG LEMBUR, UANG MAKAN, PERJALANAN DINAS DAN PENSIUNAN TAHUN 2009
  3. PERATURAN PEMERINTAH RI N0. 72 DAN 74 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 DAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2009
  4. PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 81 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 72 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN
  5. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG RI NO.3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.24 TAHUN 2004 TENTANGLEMBAGA PENJAMIN PINJAMAN
  6. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG RI NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
  7. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG YAYASAN TAHUN 2008
  8. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO.52 TAHUN 2008 TENTANG KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH
  9. PP NO. 38 TH. 2008 TENTANG PERUBAHAN PP NO. 6 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH
  10. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
  11. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUN 2008
  12. PERATURAN PRESIDEN RI NO. 8 TH. 2008 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
  13. PERATURAN PEMERINTAH RI DAN PERATURAN PERMENDAGRI TH. 2008 TENTANG DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN
  14. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Perumahan PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  15. PP No 38 Th. 2008 Tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
  16. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  17. Peraturan Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, dan Pensiunan Tahun 2008
  18. Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketua Tas PP No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  19. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2008 Tentang Hak Keuangan / Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda / Dudanya dan Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
  20. Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru
  21. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  22. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Tahun 2008 - Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah (PP No. 54 Tahun 2008)
  23. Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar dan Peraturan RI No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Dilengkapi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tunjangan Tenaga Kependidikan Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2008 Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
  24. Peraturan Pemerintah RI dan Peraturan Permendagri Th. 2008 Tentang Desa, Kelurahan dan Kecamatan
  25. Peraturan Pemerintah RI No. 7 & 8 Th. 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  26. Peraturan Pemerintah RI No. I & 6 Th. 2008 Tentang: Investasi Pemerintah Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  27. Peraturan Pemerintah R.I No.50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
  28. Peraturan Pemerntah R.I No.78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah
  29. Peraturan Pemerintah No. 41, 43, 45 Tahun 2007 Tentang : Organisasi Perangkat Daerah Perubahan Atas PP No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honour Menjadi PNS Persyara.Tan & Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS
  30. PP 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota
  31. Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah --> ***detail...
  32. Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara & Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2006
  33. Petunjuk Penyusunan Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006
  34. Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri dan Hakim Tahun 2006
  35. Peraturan Pemerintah Indonesia no.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah
  36. Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara / Perseroan Terbatas Tahun 2005 --> ***detail...
  37. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005
  38. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perbendaharaan Negara Tahun 2005
  39. Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah (Jilid II) tahun 2004 / 2005
  40. Undang-Undang RI Nomor 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara Tahun 2004
    41. Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Tahun 2004

Kembali ke atas







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















Daftar Buku Peraturan Presiden
  1. Peraturan Presiden R.I No.95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Kepres No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah
  2. Peraturan Presiden RI No.111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Dilengkapi : - UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian - UU No.9 Tahun1995 Tentang Usaha Kecil - UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal - PP No.44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan - PP No.32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan
  3. Peraturan Presiden RI no.79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah --> ***detail...
  4. Peraturan Presiden RI no.36 th.2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden no.36 th.2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  5. Empat Undang-Undang Republika no.28, 30, 37 & 41 Tahun 2004
  6. Undang-Undang RI no.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kembali ke atas













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















Daftar Buku Menteri Dalam Negeri
  1. Permendagri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009
  2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
  3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 9 & 10 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 & 3 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA TAHUN 2008
  4. PERMENDAGRI NO. 65 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD
  5. PERMENDAGRI NO. 53 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
  6. PERMENDAGRI NO. 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA
  7. PMK NO. I05/PMK.02/2008 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA / LEMBAGA DAN PENYUSUNAN PENELAAHAN PENGESAHAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN, TAHUN ANGGARAN 2009
  8. PMK NO.64/PMK.02/2008 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN TAHUN 2009 DAN PMK NO.69/PMK.02./2008 TENTANG PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS
  9. PERMENDAGRI NO.21 TH. 2007 TENTANG PENGELOMPOKKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPIINAN DPRD SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL
  10. PERMENDAGRI NO. 30 TH. 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2008
  11. PERMENKEU NO.62/PMK.05/2007 PERUBAHAN ATAS PMK NO.45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BESERTA PETUNJUK PELAKSANAANNYA
  12. PERMENDAGRI NO. 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PNS DI LINGKUNGAN DEPDAGRI & PEMDA
  13. PERMENDAGRI NO. 61 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
  14. PERMENDAGRI NO. 17 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
  15. PERMENDAGRI NO. 59 TH. 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 & 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 & 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2008
  17. PMK No. 64/PMK.02/2008 Tentang Standar Biaya Umum Anggaran Tahun 2009 dan PMK No. 69/PNIK.02/2008 Tentang Penyusunan Standar Biaya Khusus
  18. Permenkeu No. 105/PMK.02/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga dan Penyusunan Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  20. Peraturan Presiden RI No. 8 Th. 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dilengkapi UU No.24 Th. 2007 Tentang Penanggulangan Bencana PPRI No. 21 Th 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana PPRI No. 22 Th. 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana PPRI No. 23 Th. 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
  21. Permendagri No.21 Th.2007 Tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dprd Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
  22. Permendagri No.30 Th.2007 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008
  23. Permendagri No.59 Th.2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  24. Permendagri No.65 Tahun 2007 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
  25. Permendagri No.53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  26. Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Permendgari No. 23 Tahun 2007) Dilengkapi Permendagri No. 24, 25 dan 28 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
  27. Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Permendagri 57 Tahun 2007)
  28. SE Mendagri No. 900 Tahun 2007 Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penata Usahaan dan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
  29. Permenkeu No.62/PMK.05/2007 Perubahan Atas PMK No. 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Beserta Petunjuk Pelaksanaannya
  30. Permendagri No.60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Depdagri & Pemda
  31. Permendagri No.61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Badan Layanan Umum Daerah
  32. Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Sarana Milik Daerah
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 Dilengkapi :
    o Per.Men.Dagri No.15, 16 dan 17 Tahun 2006, Tentang :
       - Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah
       - Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
       - Lembaran Daerah dan Berita Daerah
    o Per.Men.Dagri No.7, 10 dan 24 Tahun 2006 Tentang:
       - Standarisasi Sarana & Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
       - Perpindahan Menjadi PNS Pusat & PNS Daerah
       - Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah --> ***detail...

Kembali ke atas















 

 

 

 

 

 

 

 

 


























Daftar Buku Pendidikan
  1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) SMA/MA Kelas X (1),XI (2) dan XII (3), semester 1 dan 2 (1 set=3 Buku)
  2. Silabus Program Pembelajaran SMA/Ma Semester I dan II (Per-Mata Pelajaran / Bidang Studi)
  3. Pedoman Model Penilaian Kelas Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tk,SD/MI,SMP/MTs,SMA /MA,SMK/MAK
  4. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Menengah SMA-MA-SMK-MAK
  5. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SMA/MA 1set = 20 Buku (Per Mata Pelajaran / Bidang Studi) + Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah
  6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SMP/MTs Kelas VII(1), VIII(2) dan IX (3), semester 1 dan 2 (1 Set = 3 Buku)
  7. Silabus Program Pembelajaran SMP/MTs Kelas VII(1) s/d IX(3) semester 1 dan 2 (Per-Mata Pelajaran) (1 set=3 Buku)
  8. Program Pembelajaran SMP/MTs Kelas VII(1) s/d IX(3) semester 1 dan 2 (Per-Mata Pelajaran) (1 set=3 Buku)
  9. Prosedur Operasi Standar Ujian Sekolah / Madrasah dan Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional 2000 (SKL UN 2008) SMP/MTs/SMPLB
  10. Program Pembelajaran MTs Kelas VII(1) s/d IX(3) Semester 1 dan 2 (Per-Mata Pelajaran) (1 Set = 3 Buku)
  11. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Materi Pembelajaran dan Pengembangan Pembelajaran Kontekstual (CTL) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  12. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SMP/MTs (1 Set = 10 Buku)
  13. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) MTs
  14. Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional SMP/MTs
  15. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SD/MI Kelas I(1) s/d VI(6) semester 1 dan 2 (1 Set = 3 Buku)
  16. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Untuk Satuan Pendidikan Dasar SD/ MI Semester 1 dan 2 Tahun 2007
  17. Silabus Program Pembelajaran SD/MI Kelas I(1) s/d VI(6) semester 1 dan 2 (Per-Mata Pelajaran) (1 set=6 Buku)
  18. Program Pembelajaran SD/MI Kelas I(1) s/d VI(6) semester 1 dan 2 (Per-Mata Pelajaran) (1 set=10 Buku)
  19. Pedoman Model Penilaian Kelas KTSP Tk-SD-SMP-SMA -SMK/MI-MTs-MA-MAK dan Standar Penilaian Pendidikan Th.2008
  20. Program Pembelajaran MI Kelas I(1) s/d VI(6) Semester 1 dan 2 (Per-Mata Pelajaran) (1 Set = 6 Buku)
  21. Daftar Nilai Mata Pelajaran (Agama,PPKN,Bhs.Indonesia, Bhs.Inggris, MTK, IPA, IPS, Sbk, PJOK) Semester I dan II (1 set=9 Buku)
  22. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SD/MI (1 Set = 10 Buku)
  23. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) MI
  24. Pedoman Penetapan Peserta dan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008
  25. Pedoman Penyelenggaraan Program dan Rambu-Rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan dan Perubahan Peraturan Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
  26. Peraturan Pemerintah R.I no.74 Tahun 2008 Tentang Guru
  27. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2008
  28. Pedoman Penetapan Peserta dan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008
  29. Buku Administrasi Guru (1 set= 7 Buku)
  30. Peraturan Menteri Agama Ri No.2 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Di Madrasah
  31. UU No.9 Tahun2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
  32. Undang-Undang R.I Nomor 44 Th. 2008 Tentang Pornografi
  33. Standar Kompetensi Kepala Sekolah (TK. SD. SMP. SMA. SMK dan SLB) Tahun 2006
  34. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Menengah SMP - MTs - SMPLB Tahun 2006
  35. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Menengah SMA - MA - SMK - MAK Tahun 2006
  36. Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Model Silabus Mata Pelajaran SMP / MTS Tahun 2006
  37. Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Model Silabus Mata Pelajaran SMA / MA Tahun 2006
  38. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2005 / 2006 dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru / Jabatan Dosen
  39. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
  40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  41. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2004 / 2005
  42. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Tahun 2005 (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)
  43. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Tahun 2005 (Sekolah Menengah Umum)
  44. Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah & Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

Kembali ke atas






 

 

 

 

 

 

 

 

 




































Daftar Buku Lain-Lain
  1. UNDANG-UNDANG RI NO. 9 TAHUN 2009 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP)
  2. UNDANG-UNDANG RI NO. 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
  3. UNDANG-UNDANG Rl NO. 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DAN UNDANG-UNLANG RI NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
  4. UNDANG-UNDANG RI NO. 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA
  5. UNDANG-UNDANG RI N0.37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN
  6. UNDANG-UNDANG RI TENTANG PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2008
  7. UNDANG-UNDANG RI NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
  8. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  9. UNDANG-UNDANG R.I. NO. 10 TH. 2008 TENTANG PEMILU
  10. UNDANG-UNDANG R.I. NO. 02 TH. 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
  11. UNDANG-UNDANG RI NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DILENGKAPI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
  12. UNDANG-UNDANG RI NO. 20 TAHUN 2008 TENTANC USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DAN UNDANG-UNDANG RI N0.21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
  13. UU RI NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
  14. UU RI NO. 18 & 14 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DILENGKAPI UNDANG-UNDANG PERS
  15. UU RI TENTANG KESEHATAN-PSIKOTROPIKA-NARKOTIKA EDISI TAHUN 2008
  16. UU DAN PERATURAN PEMERINTAH RI TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - KETENTUAN PELAKSANAAN DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN - BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN EDISI TAHUN 2008
  17. UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
  18. UU NO. 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILU
  19. UU NO. 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI
  20. UU NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
  21. UNDANG-UNDANG RI NO.15 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
  22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun -2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  23. Undang-Undang R.I No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
  24. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syairah
  25. UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  26. UU RI No. 18 & 14 Tahun 2008 Tentang 1nformasi dan Transaksi Elektronik dan Keterbukaan Informasi Publik Dilengkapi Undang-Undang Pers
  27. UU Rl Tentang Kesehatan-Psikotropika-Narkotika Edisi Tahun 2008
  28. UU dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan - Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Man Edisi Tahun 2008
  29. UU No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
  30. UU RI No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk dan UU N0.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Edisi Indonesia-Inggris
  31. Undang-Undang RI No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dilengkapi Peraturan Mahkamah Konsfitusi (MK) Tentang : - Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Basil Pemilu Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Perangkat Teknologi Informasi Untuk Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009
  32. Undang-Undang R.I. No. 10 Th.2008 Tentang Pemilu
  33. Undang-Undang R.I. No. 02 Th.2008 Tentang Partai Politik
  34. PP Tentang Pilkada dan Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  35. Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Hibah dan Bantuan Daerah
  36. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dan Hibah dan Bantuan Daerah
  37. Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Hibah dan Bantuan Daerah
  38. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bag Pejabat Negara Pegawai Negera, dan Pegawai Tidak Tetap Tahun 2008 (Perubahan I dan Ke 11 Permenkeu No. 45 & 62/PMK.05/2007� No.07/PMK.05/2008
  39. Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid I & 2 Edisi 2008
  40. Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd, dan Dprd dan Undang-Undang Partai Politik (Berisikan Peraturan KPU No. 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20 Tahun 2008
  41. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Memuat : - UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  42. Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan Januari Sampai Juni Tahun 2008
  43. Strategi Pemeriksaan Pada Lembaga / Pemerintahan BUMN / BUMD
  44. UU No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai
  45. Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN) Tahun 2007
  46. UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan
  47. PP RI Tentang Ketentuan Umum Perpajakan
  48. Dua Undang-Undang RI Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Administrasi Kependudukan
  49. UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
  50. Lima Undang-Undang RI Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Anak, Pengadilan Anak, Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
  51. Dasar Hukum dan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Undang-Undang Rumah Susun Lampiran Substansi-Kronologis-Pembangunan-Pertelaan-Perijinan-Perbedaan Sertifikat Tanah dan Sertifikat Akta Satuan-Proses Pelaksanaan Sertifikat-Blanko Akta Jual Beli Atas Sertifikat Tanah Blanko Jual Beli Atas Sertifikat Atas Satuan
  52. UU RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dilengkapi : - UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal - PP No. 26 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertubuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanamanmodal. - PP No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan D1 Bidang Penanaman Modal - Contoh-Contoh Akta / Draft Standar Akta Perseroan Terbatas
  53. Hukum Perusahaan Indonesia Karangan Suyud Margono, Sh, Mhum
  54. Hukum Investasi Asing Indonesia Karangan Suyud Margono, Sh, Mhum
  55. Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2007 Berisikan : Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Notaris � Penatagunaan � Penerbitan � Pendayagunaan Tanah Terlantar Pengadaan Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Hak Guna Usaha, Bangunan dan Hak Pakai-Wakaf-Pencabutan-Larangan-Pemakaian-Hak Tanggung Hunian Oleh Orang Asing-Pejabat PPAT
  56. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  57. Surat Edaran Mahkamah Agung Th.1950 S/D 2005
  58. Perhimpunan Yurispridensi Mahkamah Agung Tahun1969 S/D 2006
  59. Himpunan Lembaran Negara (LN) Tahun1950 S/D 2006
  60. Manajemen Konflik Dalam Organisasi
  61. Teknik Perundang-Undangan Oleh Supardan Modeong,SE
  62. Legal Drafting Oleh Supardan Modeong, SE
  63. Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri
  64. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH TAHUN 2000, MEMUAT: UU, PP, KEPPRES, KEP.MEN, ITMEN, DIRJEN, ANGGARAN & PAJAK
  65. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 1)
  66. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 2)
  67. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 3)
  68. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 4)
  69. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 5)
  70. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 6)
  71. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 7)
  72. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 8)
  73. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 9)
  74. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 10)
  75. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 11)
  76. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 12)
  77. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 13)
  78. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 14)
  79. PERATURAN PRAKTIS PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 15)
  80. Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2004 S/D 2007
  81. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2008 (Smt I) Jilid 1,2 & 3
  82. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2007 (Smt I) Jilid 1,2 & 3
  83. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2007 (Smt II) Jilid 4,5 & 6
  84. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2006 (Smt I) Jilid 1 & 2
  85. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2006 (Smt II) Jilid 3 & 4
  86. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2005 Jilid 1, 2, 3 & 4
  87. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2004 Jilid 1, 2, 3 & 4
  88. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2003 Jilid 1, 2, 3, 4 & 5
  89. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2002 Jilid 1, 2, 3 & 4
  90. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2001 Jilid 1, 2, 3 & 4
  91. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 2000 Jilid 1, 2, 3, 4 & 5
  92. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1999 Jilid 1, 2, 3 & 4
  93. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1998 Jilid 1, 2, 3
  94. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1997 Jilid 1 & 2
  95. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1996 Jilid 1, 2
  96. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1995 Jilid 1, 2
  97. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1994 Jilid 1, 2
  98. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1993 Jilid 1, 2
  99. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1992
  100. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1991
  101. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1990
  102. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1989
  103. Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Tahun 2000. Memuat : UU, PP, Keppres, Kep.Men, Itmen, Dirjen, Anggaran & Pajak
  104. Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah (Suplemen 1 s.d. 15)
  105. CD Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik
  106. CD Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Keuangan
  107. CD Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemerintahan Daerah
  108. CD Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan
  109. CD Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Aparatur dan Kepegawaian
  110. Himpunan Peraturan Pertanahan dan Perumahan (Edisi 2006)
  111. Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 2006
  112. Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah Tahun 2006
  113. Politik Dan Kebijakan Hukum Pertanahan Serta Berbagai Permasalahannya Tahun 2006
  114. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Tahun 2005
  115. Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2005
  116. Strategi Pemeriksaan Pada Lembaga / Pemerintahan / BUMN / BUMD Tahun 2005
  117. Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Dan Penyelesaiannya Kredit Bermasalah
  118. Himpunan Yurisprudensi Hukum Kepailitan Hutang Piutang dan Waris Edisi 2005
  119. Himpunan Yurisprudensi Hukum Pertanahan Edisi 2005
  120. Himpunan Yurisprudensi Hukum Hak Cipta & Merk
  121. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 70/SK/2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
  122. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Merk Tahun 2005
  123. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang BUMN / Perseroan Terbatas Tahun 2005
  124. Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Restrukturisasi Perusahaan dan Good Corporate Governance
  125. Himpunan Yurisprudensi Hukum Perpajakan dan Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi 2002

Kembali ke atas



Copyright © 2009 [Farhan & Rina]