EKAFARIN
Penjualan Buku-Buku Kenegaraan / Hukum / Pendidikan
Jl. D.I. Panjaitan no.17a, Jakarta
Email: ekafarin@gmail.com
EKAFARIN   -   Penjualan Buku-buku Kenegaraan / Hukum / Pendidikan


ORDER BUKU


Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Mendagri
Pendidikan
Buku Tambahan
Lain-Lain
PerMenDaGri_17_2007
BUKUNAMAALAMATPEJABAT


Kontak Kami


belum punya nama internet sendiri?
buat domain anda sendiri disini. gratis...

Daftar Buku Tambahan
  1. URBANISASI DI ASIA TENGGARA
  2. UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG LARANGAN PORNOGRAFI
  3. UNDANG-UNDANG NO. 42 TH 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAPRES TH 2009
  4. THE TALENT WAR (MENDAPATKAN & MEMPERTAHANKAN ORANG-ORANG TERBAIK ORGANISASI)
  5. TERTIB POLITIK DI TENGAH PERGESERAN
  6. TEORI ORGANISASI & PENGORGANISASIAN
  7. TEORI MOTIVASI & APLIKASINYA
  8. TEORI & PRAKTIK PEMERINTAHAN & OTDA
  9. TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
  10. SUKARNO-TENTARA-PKI
  11. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI
  12. REVOLUSI ADMINISTRASI PUBLIK
  13. REKONSTRUKSI PERTAHANAN INDONESIA
  14. REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA
  15. RAKYAT & NEGARA
  16. PROSPEK OTONOMI DAERAH
  17. PROFIL DAERAH KABUPATEN & KOTA 5
  18. PROFIL DAERAH KABUPATEN & KOTA 4
  19. PROFIL DAERAH KABUPATEN & KOTA 3
  20. PROFIL DAERAH KABUPATEN & KOTA 2
  21. PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
  22. POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
  23. POLITIK LOKAL INDONESIA
  24. PILKADA LANGSUNG
  25. PERSONAL LEADERSHIP
  26. PERJALANAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
  27. PERILAKU ORGANISASI
  28. PERGULATAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
  29. PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
  30. PERATURAN TENTANG HAK AZASI MANUSIA
  31. PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
  32. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD
  33. PENGANTAR MANAJEMEN KEUANGAN
  34. PENGANTAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
  35. PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIK
  36. PEMIMPIN & KEPEMIMPINAN
  37. PEMIKIRAN POLITIK BARAT
  38. PEMERINTAHAN DAERAH KAJIAN POLITIK & HUKUM
  39. PELAKSANAAN OTONOMI LUAS
  40. PARADIGMA BARU PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
  41. OTONOMI & MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
  42. OTDA DALAM NEGARA KESATUAN
  43. ON LIBERTY PERIHAL KEBEBASAN
  44. MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK
  45. MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
  46. MENUJU PEMERINTAHAN PERWAKILAN
  47. MENGGUGAT PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN DAERAH
  48. MENGELOLA PARTAI POLITIK
  49. MENAKAR URGENSI OTDA
  50. MEMBANGUN MASYARAKAT MEMBERDAYAKAN RAKYAT
  51. MEMBANGUN FORMAT BARU OTONOMI DAERAH
  52. MEMANGKAS BIROKRASI
  53. MEMAHAMI APBD & PERMASALAHANNYA PANDUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
  54. MARKETING REVOLUTION
  55. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
  56. MANAJEMEN STRATEGIK
  57. MANAJEMEN SISTEM INFORMASI
  58. MANAJEMEN RISIKO FINANSIAL
  59. MANAJEMEN RISIKO
  60. MANAJEMEN PUBLIK
  61. MANAJEMEN PEMERINTAHAN INDONESIA
  62. MANAJEMEN PELAYANAN
  63. MANAJEMEN KONFLIK
  64. MANAJEMEN KINERJA
  65. MANAJEMEN KEUANGAN MODERN
  66. MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL
  67. MANAJEMEN KEUANGAN
  68. MANAJEMEN KEUANGA.N LANJUTAN
  69. MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SIPIL DI INDONESIA
  70. MANAJEMEN INTERNASIONAL
  71. MANAJEMEN & RESOLUSI KONFLIK.PILKADA
  72. KYBERNOLOGI (ILMU PEMERINTAHAN) BK. II
  73. KYBERNOLOGI (ILMU PEMERINTAHAN) BK. I
  74. KONSTRUKSI REALITAS POLITIK DALAM MEDIA MASSA
  75. KONFLIK PRESIDEN DPR
  76. KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
  77. KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PERTANIAN
  78. KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
  79. KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF
  80. KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN INDONESIA
  81. KEPEMIMPINAN MENGEFEKTIFKAN ORGANISASI
  82. KEPEMIMPINAN DALAM ADMINISTRASI NEGARA PEMERINTAHAN TEORI A-Z
  83. KEPEMIMPINAN BIROKRASI
  84. KEPEMIMPINAN & PRILAKU ORGANISASI
  85. INTISARI MANAJEMEN
  86. ILMU ADMINISTRASI PUBLIK KONTEMPORER
  87. HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
  88. HUBUNGAN KEUANGAN DALAM PEMERINTAHAN PUSAT
  89. HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER
  90. FINANCIAL REVOLUTION
  91. ETIKA POLITIK
  92. ETIKA ADMINISTRASI NEGARA
  93. EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN & STRATEGI PEMBANGUNAN
  94. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL 2
  95. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL 1
  96. DPRD PERTUMBUHAN DAN CARA KERJANYA
  97. DISINTEGRASI PASCA ORDE BARU
  98. DESENTRALISASI & OTDA
  99. DEMOKRASt KLASIK & MODERN
  100. DEMOKRASI TANPA KAUM DEMOKRAT
  101. DEMOKRASI HAM & MASYARAKAT MADANI
  102. DASAR-DASAR ORGANISASI
  103. DASAR-DASAR MANAJEMEN KEUANGAN 2 ED. 10
  104. DASAR-DASAR MANAJEMEN KEUANGAN 1 ED. 10
  105. DASAR-DASAR KEPEMIMPINAN ADMINISTRASI
  106. DASAR-DASAR ILMU POLITIK
  107. CREDIT MANAGEMENT HANDBOOK
  108. BUNGA RAMPAI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
  109. BUDAYA ORGANISASI
  110. BIROKRASI & POLITIK DI INDONESIA
  111. BERFIKIR SISTEMIK
  112. BENTURAN ANTAR PERADABAN
  113. BEBERAPA PANDANGAN DASAR TENTANG ILMU PEMERINTAHAN
  114. BABAK BARU SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
  115. ASURANSI & MANAJEMEN RISIKO
  116. ADMINISTRASI & ORGANISASI INTERNASIONAL




Copyright © 2009 [Farhan & Rina]